uu no 12 tahun 2002. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama tiga bulan sejak UU Cipta Kerja mulai diberlakukan pada 2. uu no 12 tahun 2002

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang, 14 TAHUN 2002. NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Download: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 PDF. KETENTUAN PIDANA 11. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dokumen UU 12/2003 ini mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Badan Legislasi (Baleg) memutuskan menindaklanjuti ke tingkat berikutnya. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 138, TLN NO. bahwa Undang. E. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-undang (UU) NO. Peraturan presiden. Peraturan Perundang-undangan. Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan2019, No. Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected] [email protected] Pro. 27, TLN NO. Status | Peraturan terkait | Sejarah. STATUS PERATURAN. 45 TLN NO. 10. 29, LN. uu no. 119, TLN NO. Tap MPR No. Pasal 37 ayat (2) UU No. 1 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU No. Undang-undang (UU) NO. 6. 4043, LL SETNEG : 29 HLM. 12, LN. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran. 12 Tahun 1951. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan. E. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta; Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. E. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 5. 03-08-2022. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur. Pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara ditujukan untuk melindungi kepentingan. 4229, LL SETNEG : 7 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi: “Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Judul. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK. Nomor. 12, LN. 69, TLN NO. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan. 227, TLN No. Diubah dengan : UU No. Undang-undang (UU) No. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. UU No. BAGIKAN. UU No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan UU No. Download to read offline. Judul. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014. Peraturan Terkait. Pertahanan Negara - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Undang-undang (UU) No. SOLUTIONS. UU No. Pasal 12 Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama. Undang-undang (UU) tentang Sistem Nasional. 138 Concerning. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 108, TLN NO. 5360, LL SETNEG: 58 HLM. 1. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. UU No. 03-08-2022. NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2002/ No. Undang-undang (UU) No. 000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15. Disesuaikan dengan UU No 10/2004. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 5) Peraturan Daerah. Surat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. KETENTUAN PERALIHAN 12. 184 NEGARA HUKUM: Vol. Judul. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 1982. 130, TLN NO. HAKIKAT, DASAR, TUJUAN, DAN FUNGSI 3. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002. Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam. Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 22 Tahun 1977 tentang Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban Umum. 17, LN. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut: 1. Katalog Produk. I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Undang-undang (UU) NO. KETENTUAN PIDANA 11. e. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. Undang-undang (UU) NO. 4558, LL SETNEG : 4 HLM. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 4219, LL SETNEG : 14 HLM. Urusan Pemerintahan : -. Tipe Dokumen. Register : 10-09-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-09-2021 Putusan PN JAYAPURA Nomor 147/Pid. UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, UU No. 4233, LL SETNEG : 3 HLM. 18, LN. ABSTRAK PERATURAN. MATERI POKOK PERATURAN Abstrak METADATA PERATURAN Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2002. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat. Penulis : Fayakun, S. U. Oleh Mahatma Chryshna. No. --o--16 PENGUNDANGAN PERUBAHAN UUD 1945 SETELAH DIUBAH EMPAT KALI 1. ABSTRAK: CATATAN:MEDIAJUSTITIA-UU-NO-22-TAHUN-2022-TENTANG-PEMASYARAKATAN. 000,00 (lima belas. Undang-undang (UU) No. Pasal 49 UU No. 4189, LL. pdf. Peraturan Perundang-undangan. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. UMUM. 1 of 10 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara. Pasal 16, 17, 18 UU No. E. BAB I Ketentuan Umum Penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan dalam undang-undang ini. 22 Oktober 2002. Bentuk. NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 134, TLN NO. Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Berlaku, dan Mengubah. 4219, LL SETNEG : 14 HLM. 13. 2002/ No. UU ini mengatur tentang : PP Pengganti UU No. 12 April 2002 Tanggal Berlaku. Undang-undang (UU) No. 84, TLN NO. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD. NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. d. 4188, LL SETNEG : 8 HLM. Oleh karena itu dengan adanya UU No. 25 Tahun 2002, NJKP untuk objek pajak dengan nilai jual Rp1 miliar atau lebih dan termasuk objek sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan ditetapkan sebesar 40% dari NJOP. UMUM. 12/2021 merupakan bagian dari 52 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,. NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. c. Tahun 2002. customer@hukumonline. 28 tahun 2002. 2006 untuk Perubahan. UU No. 19 Tahun 2002. 8. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Mengingat : 1. com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). 12 Tahun 2011). 18 Tahun 2012 Pangan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam (UU No. 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI (Studi Di Polda Ntb) Untuk memenuhi sebagian persyaratan Untuk mencapai derajat S-1 pada Program Studi Ilmu Hukum. UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 108. 110, TLN NO. 13 Tahun 2002 Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI 2. Surat Keputusan. No Materi Pengaturan UU No. Menjelaskan tentang definisi dan istilah yang digunakan dalam undang-undang ini. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 12. 22, TLN No.